You are here: Sejarah Singkat Agresi Belanda (1945-1949)
jSharing - JA Teline III

Agresi Belanda (1945-1949)

Tak lama setelah proklamasi Kemerdekaan Rl, tepatnya pada 16 September 1945 mendarat kapal perang Inggris bernama Cumberland, yang kemudian pada 29 September 1945 diikuti kapal perang Belanda bernama Tromp dengan Dr.Ch D Vanderplas di dalamnya. Lalu, pada 6 Oktober 1945, sebanyak 200 tentara Sekutu (Inggris), termasuk 100 serdadu Belanda dipimpin jenderal Sir Philip Christison mendarat lagi. Saat mendarat di Jakarta, tentara sekutu mengikutsertakan pejabat-pejabat NICA, di antaranya Vanderplas.

Pasukan Inggris memang sudah mengatur hal ini, sesuai dengan perjanjian antara Inggris dan Belanda di Cheouers (sebuah tempat di selatan London) pada 24 Agustus 1945, yang kemudian dikenal dengan nama Civil Affairs Agreement. AdapunĀ  bunyi perjanjian tersebut: "............ Telah tercapai kata sepakat, bahkan"

Kepala Pemerintah Tentara jepang melalui Surat Maklumatnya menyatakan, mulai 8 Desember 1942, tepatnya pada hari pembangunan Asia Raya nama Batavia di ubah menjadi Jakarta" Pemerintah Hindia Belanda, secepat dan sepraktis mungkin akan diberikan kembali tanggung jawab sepenuhnya atas Pemerintah Sipil di wilayah Hindia Belanda. Bila menurut pertimbangan situasi militer maka Panglima Tertinggi Sekutu akan segera memperintahkan Letnan Gubernur Jenderal untuk kembali bertangung jawab atas pemerintah sipil. Pemerintah Hindia Belanda. Dinas Administrasi serta peradilan Belanda dan Hindia Belanda, Dinas Administrasi serta peradilan Belanda dan Hindia Belanda akan dilaksanakan oleh pembesar-pembesar Hindia Belanda, sesuai dengan hukum yang berlaku di Hindia Belanda..."

Tentara Sekutu dan Bn yang awalnya telah mengakui secara de facto Pemerintah Rl sebagai hasil perundingan antara kedua belah pihak pada 1 Oktober 1945, ternyata sangatlah berlawanan dengan apa yang mereka perbuat bagi orang-orang Indonesia. Situasi ini membuat Soekarno memindahkan pemerintah Rl ke Yogyakarta. Pada 4 Januari 1946 sampailah dengan selamat para pemimpin RI di Yogyakarta. Mulai saat itu, secara resmi Pusat pemerintah Rl dipindahkan Ke Yogyakarta dengan perwakilannya di Jakarta. Demikian pula Kepolisian Negara mengikuti Departemen Dalam Negri berpindah ke Purwokerto. Sementara Kepolisian Keresidenan Jakarta memindahkan markasnya ke Subang, Jawa Barat.

Walaupun demikian Jakarta masih tetap pusat diplomasi Pemerintah Rl dengan Belanda dan negara-negara lain. Sebab, Perdana Mentri sutan Syahrir masih tetap berada di Jakarta. Untuk mempermudah koordinasi pada 1 Desember 1947, Jawatan Kepolisian Negara secara resmi ditetapkan berkedudukan dan berkantor satu atap dengan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta di Jl. Reksabayan. Dalam upaya mengembangkan dan membangun serta memperlancar tugas Kepolisian Rl, pada 1 Juli 1946 melalui Penetapan Pemerintah No.11/SD/1946 jawatan Kepolisian dikeluarkan dari lingkungan Kementrian Dalam Negri dan dijadikan jawatan tersendiri, yang langsung di bawah pimpinan Perdana Mentri Rl.

Selanjutnya dikeluarkan Penetapan Pemerintah No.19A/SD/1946 yang menentukan Kepala Daerah (Gubernur dan presiden) tetap bertanggung jawab atas ketentraman dan Keamanan dalam daerah masing-masing dan sekaligus memegang kepolisian daerah. Dengan adanya penetapan tersebut, Kepolisian Negara Rl menjadikan sebagai Hari Kepolisian atau HUT Bhayangkara.