jSharing - JA Teline III

Profil Wilayah Jajaran Polres Metro Jakarta Barat

Polres Jakarta Barat tergolong aktif membentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). Saat ini jumlahnya sudah 36 FKPM dengan jumlah anggota 537 orang. Forum ini diarahkan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban yang kondusif, dengan pola menciptakan kerjasama dan rasa persahabatan dengan masyarakat. Prinsif kemitraan yang dibangun Polres Jakarta Barat bersifat proaktif. patnership, dan pemecahan masalah. Target utamanya untuk memberantas peredaran narkoba, perjudian, dan premanisme bersama-sama masyarakat.

Dengan adanya FKPM ini jajaran Polres Jakarta Barat semakin mampu secara cepat merespon laporan masyarakat. Setelah terbentuknya sejumlah FKPM, ke depan Polres Jakarta Barat berencana membuat Polisi RW. Artinya di setiap RW akan ditempatkan satu petugas polisi sebagai ujung tombak petugas Polmas. Polisi RW diarahkan menjadi polisi sipil yang beradab.

Dalam setiap dialog yang dilakukan Kapolres Jakarta Barat Kombes Drs Edward Syah Pernong SH, warga di Jakarta Barat sangat antusias menyambut terbentuknya Polisi RW. Mengingat masih terbatasnya jumlah polisi di Jakarta Barat, untuk sementara Polisi RW baru terbentuk di Kecamatan Tamansari dan Tambora.
Untuk melindungi masyarakatnya dari ancaman kamtibmas Polres Jakarta Barat didukung dengan 8 polsek dan 36 pos pol, yaitu Polsek Taman Sari, Kembangan, Cengkareng, Kebon Jeruk. Tanjung Duren, Tambora, Palmerah, dan Kalideres. Sedangkan jumlah polisi mencapai 2.094 orang, dengan rasio 1 : 748,2.

Wilayah hukum Polres Jakarta Barat memiliki luas 12.615,14 ha, dengan jumlah penduduk 1.566.752 jiwa. Kepadatan penduduk di Jakarta Barat 151,27 jiwa perhektar, dengan iaju pertumbuhan penduduk 0,4 %. Jakarta Barat sendiri merupakan kawasan pusat kegiatan pariwisata dan hiburan malam di ibukota. Selain itu merupakan titik kumpul para pendatang dari berbagai suku, ras, dan agama, terutama kalangan keturunan Cina. Situasi ini membuat wilayah Jakarta Barat sangat rawan terhadap konflik SARA.

Meski demikian crime total di wilayah ini menunjukkan trend penurunan. Tahun 2006 misalnya crime total mencapai 6.839 dan di tahun 2007 (hingga Mei) turun menjadi 2.309 kasus. Dalam crime indek 2006 terlihat kasus yang menonjol di Jakarta Barat adalah pencurian kendaraan bermotor roda dua 2.176 kasus. narkoba 1.370 kasus, pencurian pemberatan 1.093 kasus, dan premanisme 796 kasus. Sedangkan wilayah Jakarta Barat yang paling rawan kejahatan adalah Kecamatan Tajungduren. Posisi kedua berada di Kecamatan Kebonjeruk, Cengkareng, Tambora 921 kasus, dan Tamansari.

Dalam menjalankan tugasnya jajaran Polres Jakarta Barat masih dihadapkan pada keterbatasan jumlah personel, keterbatasan sarana prasarana, kemampuan anggota untuk mengungkapkan kasus masih rendah, sementara kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi juga masih rendah.

Lokasi Polres Metro Jakarta Barat

Adapun Polsek Polsek Jajaran Polres Metro Jakarta Barat diantaranya :

Pusat Informasi Data dan Dokumentasi Polres Metro Jakarta Barat

Secara berkala

1. DIPA/RKA-KL
2. Penetapan kinerja
3. LAKIP
4. Struktur Organisasi
5. Daftar Nama Pejabat
6. Tupoksi
7. Visi dan Misi
8. DSPP
9. Nama, alamat dan nomor telepon satker
10. Pengaduan masyarakat
11. Data pengaduan masyarakat
12. Perbandingan Pengaduan pertahun

Serta Merta

Setiap saat

1. Program Kerja Tahunan
2. SOP - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
3. Pengadaan barang dan jasa
4. Pengaduan masyarakat yang diterima oleh bag Dumas Itwasum Polri setelah dicatat kemudian ditelaah dan dikelompokan berdasarkan subtansi permasalahan yang meliputi :

a. Penyalah gunaan wewenang
b. Pelayanan masyarakat
c. Korupsi/ pungli
d. Kepegawaian / ketenagakerjaan
e. Pertanahan / Perumahan
f. Hukum / Peradilan dan HAM
g. Kewaspadaan Nasioal
h. Tatalaksana pemerintahan / birokrasi
i. Lingkungan Hidup
j. Lain lain

5. Proses penanganan pengaduan masyarakat dibagi menjadi 3 (tiga) kegiatan:

a. Proses penatausahaan, meliputi:

1. Pencatatan, penelaahan, hasil penelaahan Dumas, penyaluran, pengarsipan, tindak lanjut, batas waktu penanganan dan pertanggung jawaban.

b. Proses pembuktian pengaduan masyarakat, meliputi:

1. Konfirmasi dan klarifikasi
2. Penelitian/pemeriksaan
3. Pelaporan hasil penelitian/ pemeriksaan

c. Tindak lanjut dan pemantauan Dumas meliputi :

1. Tindak lanjut hasil penelitian / pemeriksaan
2. Pemanfaatan hasil penanganan Dumas
3. Pemantauan dan Koordinasi penanganan Dumas

6. Pengaduan masyarakat yang diterima oleh Bagian Dumas Itwasum Polri dilaporkan secara triwulan kepada Menneg PAN RI.