You are here: Kamtibmas Situasi Kamtibmas
jSharing - JA Teline III

Situasi Kamtibmas

Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polda Metro Jaya dari tahun ke tahun berfluktuasi. Tahun 2001 misalnya, crime total di Polda Metro Jaya mencapai angkat 33.284 kasus dan tahun 2002 naik menjadi 34.270 kasus atau terjadi peningkatan 2,96 %. Tahun 2003 naik lagi menjadi 35.657 kasus. Angka kejahatan ini mengalami kenaikan lagi menjadi 49.275 kasus di tahun 2004 atau naik 13.618 kasus (38,19 %) dibanding tahun 2003, Tahun 2005 crime total naik lagi menjadi 54.391 kasus. Atau naik 456 kasus (0,85 %) dibanding tahun 2004.

Sementara penyelesaian tindak pidana (crime cleareance) tahun 2004 sebesar 14.979 kasus dibanding tahun 2003 sebesar 11.830 kasus, maka terjadi penurunan sebanyak 2.967 kasus (25,08 %). Walaupun secara kuantitas crime cleareance mengalami penurunan tapi penyelesaian perkara secara kualitas naik. Soalnya, kasus-kasus besar secara keseluruhan relatif dapat terungkap. Penurunan 3,13 % juga terjadi dalam penyelesaian tindak pidana (cleareance rate) tahun 2004 dibandingkan tahun 2003, Crime cleareance tahun 2005 juga mengalami kenaikan menjadi 17.757 kasus. Atau naik 1.418 kasus (8,68 %) dibanding tahun 2004.

Begitu pula resiko penduduk terkena tindak pidana (crime rate) tahun 2004 mengalami penurunan 3,13% dibandingkan tahun 2003. Sedangkan crime clock di wilayah hukum Polda Metro Jaya ditahun 2004 mencapai 11 menit 16 detik. Atau mengalami percepatan 4 menit 38 detik dibanding tahun 2003. Kenaikan 42,23 % terlihat pula pada crime index (tindak pidana yang menonjol) tahun 2004 dibanding tahun 2003.

Tahun 2005 crime rate sebanyak 453,26 kasus per 100.000 penduduk atau naik 42,63 kasus (10,38 %) dibanding tahun 2004. Crime clock 10 menit 6 detik atau mengalami percepatan 1 menit 10 detik. Sedangkan crime index mengalami kenaikan 12,58 persen.

Secara kuantitas tingkat kriminalitas di wilayah hukum Polda Metro Jaya menunjukkan kenaikan. Malah, beberapa bentuk kejahatan menunjukan angka yang melonjak. Narkoba misalnya, pada tahun 2002 mengalami kenaikan 44,29 % dibandingkan tahun 2001. Tahun 2004 naik 1.537 kasus (51,69 %) dibanding tahun 2003. Tahun 2003 ada 2.973 kasus narkoba dan tahun 2004 naik menjadi 4.510 kasus. Tahun 2005 naik lagi menjadi 5.948 kasus atau naik 1.438 kasus (31,88 5). Kenaikan angka kasus narkoba ini disebabkan semakin intensifnya aparat Polda Metro Jaya dalam melakukan operasi, penindakan maupun penangkapan terhadap para tersangka.

Di tahun 2004 tindak pidana dan penyalahgunaan narkoba menduduki peringkat ketiga dalam crime index di Polda Metro Jaya. Kejahatan narkoba di tahun 2004 mampu menyaingi angka pencurian dengan kekerasan yang hanya 2.302 kasus. Peringkat pertama kejahatan dalam index crime di wilayah hukum Polda Metro Jaya "dipegang" oleh pencurian kendaraan bermotor, dengan jumlah 8.932 kasus. Pencurian kendaraan bermotor mengalami kenaikan 3.144 kasus atau sebanyak 54,31 %. Tahun 2005 pencurian kendaraan bermotor tetap bertengger di posisi teratas dengan 10.230 kasus atau naik 1.239 kasus (13,78 %). (lihat tabulasi).

Urutan kedua dalam index crime di wilayah hukum Polda Metro Jaya adalah pencurian dengan pemberatan, yang mencapai 7.408 kasus. Kejahatan ini mengalami kenaikan 1.884 kasus atau 34,10 % dibanding tahun 2003. Urutan ketiga narkoba, 4.510 kasus. Urutan keempat, pencurian dengan kekerasan 2.302 kasus, yang naik 480 kasus (26,34%). Urutan keempat, penganiayaan berat 2.059 kasus. Urutan kelima, pemerasan 632 kasus, perjudian 523 kasus, kebakaran 393 kasus, perkosaan 152 kasus, kenakalan remaja 58 kasus, dan pembunuhan 57 kasus yang mengalami penurunan 8 kasus (12,30%) dibanding tahun 2003.

Di tahun 2005, urutan kedua dalam index crime di wilayah hukum Polda Metro Jaya adalah pencurian dengan pemberatan, yang mencapai 7.658 kasus. Kejahatan ini mengalami kenaikan 256 kasus atau 3,46 % dibanding tahun 2004. Urutan ketiga narkoba, 5.948 kasus. Urutan keempat, pencurian dengan kekerasan 2.030 kasus, yang mengalami penurunan 20 kasus (9.46%). Urutan keempat, penganiayaan berat 2.002 kasus. Urutan kelima, perjudian 1.350 kasus, pemerasan 650 kasus, kebakaran 432 kasus, perkosaan 169 kasus, pembunuhan 71 kasus yang mengalami kenaikan 118 kasus (18,33%), dan kenakalan remaja 26 kasus.

Di samping kasus-kasus tersebut ada sembilan kasus kejahatan yang menonjol di wilayah hukum Polda Metro Jaya sepanjang tahun 2005. Kesembilan kasus tersebut dirasakan sangat meresahkan masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Kesembilan kasus tersebut adalah bentrokan massa sebanyak 10 kasus, anarkis massa 11 kasus, aksi main hakim sendiri 14 kasus, kejahatan di jalanan 1.214 kasus, ancaman bom 86 kasus, ledakan yang diduga bom 2 kasus, narkoba 5.948 kasus, penemuan mayat 605 kasus, dan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api 72 kasus.

Dari 13 wilayah hukum di bawah kendali Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan menduduki ranking pertama dengan 10.835 kasus di tahun 2004 dan turun menjadi 10.353 kasus di tahun 2005. Ranking kedua "dipegang" Jakarta Pusat sebanyak 8.353 kasus. Namun di tahun 2005 posisi kedua digantikan Jakarta Barat dengan 8.227 kasus dan Jakarta Pusat berada diranking keempat dengan 7.008 kasus. Angka kejahatan di wilayah ibukota Jakarta dari tahun ke tahun memang berfluktuasi. Di tahun 2004 misalnya, tingkat kerawanan Jakarta Utara justru berada di urutan kedelapan dengan 2.273 kasus. Di tahun 2005 tingkat kerawanan Jakarta Utara bergeser ke urutan kelima dengan 4.937 kasus (libat tabulasi).

Untuk menekan angka kejahatan jajaran Polda Metro Jaya telah melakukan berbagai upaya penangulangan. Antara lain melancarkan sejumlah operasi khusus kepolisian di sepanjang tahun 2004, yang melibatkan semua kesatuan kewilayahan (satwil). Operasi khusus yang dilakukan Polda Metro Jaya ada 18 jenis, yakni mulai dari :

  • Operasi Gaktib (Penegakan Ketertiban) dengan sasaran penangan kasus lalulintas, tata tertib, pungutan liar (pungli), pidana, penganiayaan, dan lainnya.

  • Operasi Mantap Brata XII Jaya, dengan sasaran pelanggaran kampanye oleh partai politik dan pelanggaran tindak pidana pemilu

  • Operasi Sidang Tahunan Para Menlu ASEAN ke-37, dengan sasaran pengamanan para Menlu ASEAN.

  • Operasi Kilat Kresna, dengan sasaran kegiatan masyarakat (organisasi) kemasyarakatan.

  • Operasi Guruh Kresna, dengan sasaran kegiatan masyarakat.

  • Operasi Sendak, dengan sasaran pelanggaran penyalahgunaan senpi dan bahan peledak.

  • Operasi Ketupat Jaya, dengan sasaran pengamanan Ramadhan dan Idul Fitri.

  • Operasi Tenaga Kerja Indonesia, dengan sasaran TKI ilegal.

  • Operasi Penanganan ICIS dalam rangka pengamanan para peserta ICIS.

  • Operasi Antik Jaya untuk memberantas peredaran narkotika.

  • Operasi Dian Jaya untuk mengantisipasi gejolak masyarakat akibat kenaikan harga BBM dan pengoplosan BBM

  • Operasi Curas Jaya, dengan sasaran kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

  • Operasi Berantas Jaya untuk mengantisipasi kejahatan dengan tindak kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor

  • Operasi Sadar Jaya untuk menggugah masyarakat agar aktif menjaga situasi kamtibmas yang kondusif.

  • Operasi Zebra Simpatik untuk menciptakan kondisi kamtibcarlantas.

  • Operasi Sendak Jaya, dengan sasaran pengawasan senjata api dan bahan peledak.

  • Operasi Lilin Jaya untuk mengamankan Natal dan Tahun Baru.

  • Operasi ANMC 21 untuk mengamankan pertemuan gubernur 11 negara (ANMC),dan sejumlah operasi lainnya.

Berbagai operasi di tahun 2004 itu diperkuat lg dengan 10 operasi mandiri kewilayahan dan 7 operasi kemandirian terpusat pada tahun 2005. Operasi mandiri kewilayahan itu antara lain :

  • Operasi Kilat Kresna, dengan sasaran kegiatan masyarakat (organisasi) kemasyarakatan.

  • Operasi Guruh Kresna, dengan sasaran kegiatan masyarakat.

  • Operasi Sendak, dengan sasaran pelanggaran penyalahgunaan senpi dan bahan peledak.

  • Operasi Ketupat Jaya, dengan sasaran pengamanan Ramadhan dan Idul Fitri.

  • Operasi Tenaga Kerja Indonesia, dengan sasaran TKI ilegal.

  • Operasi Penanganan ICIS dalam rangka pengamanan para peserta ICIS.

  • Operasi Antik Jaya untuk memberantas peredaran narkotika.

  • Operasi Dian Jaya untuk mengantisipasi gejolak masyarakat akibat kenaikan harga BBM dan pengoplosan BBM

  • Operasi Curas Jaya, dengan sasaran kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

  • Operasi Berantas Jaya untuk mengantisipasi kejahatan dengan tindak kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor

  • Operasi Sadar Jaya untuk menggugah masyarakat agar aktif menjaga situasi kamtibmas yang kondusif.

  • Operasi Zebra Simpatik untuk menciptakan kondisi kamtibcarlantas.

  • Operasi Sendak Jaya, dengan sasaran pengawasan senjata api dan bahan peledak.

  • Operasi Lilin Jaya untuk mengamankan Natal dan Tahun Baru.

  • Operasi ANMC 21 untuk mengamankan pertemuan gubernur 11 negara (ANMC), dan sejumlah operasi lainnya.

Sedangkan operasi mandiri terpusat mencakup Operasi Pengamanan Senior Official Meeting (SOM) dan KTT Asia-Afrika, Operasi BPK untuk mengamankan audit bantuan bencana tsunami, Operasi HUT Bhayangkara, Operasi Peringatan HUT Rl, Operasi Regional Ministerial Meeting (RMM), Operasi Liga Djarum, Operasi Ketupat Jaya, dan Operasi Lilin Jaya.

Di samping berbagai kejahatan, ancaman factual yang harus dihadapi ibukota Jakarta adalah masalah lalulintas. Masalah ini menyangkut kecelakaan, pelanggaran, kemacetan, dan polusi lingkungan. Dari keempat hal tersebut kecelakaan lalulintas merupakan ancaman potensial yang kerap terjadi. Untuk wilayah hukum Polda Metro Jaya, kecelakaan lalulintas sudah berada pada tataran yang memprihatinkan. Peningkatan drastis angka kecelakaan lalulintas terlihat pada tahun 2004, yang mencapai 4.194 kasus atau naik 2.906 kasus (225,62 %) dibandingkan tahun 2003, yang hanya terjadi 1.288 kasus.

Jumlah korban tewas mencapai 1.070 orang atau naik 588 orang (121,99%) dibanding tahun 2003, yang hanya ada 482 orang yang tewas. Korban luka berat juga menunjukkan peningkatan drastis, yakni mencapai 2.436 orang atau naik 1.776 orang (269 %) dibanding tahun 2003 yang hanya ada 660 orang luka berat. Sedangkan kerugian materil melonjak 126,83 %. Tahun 1993 jumlah kerugian akibat kecelakaan hanya Rp 4.292.410.000 dan melonjak menjadi Rp 10.475.705.000 di tahun 2004. Namun di tahun 2005 jumlah kerugian menurun menjadi Rp 9.575.526.000.

Memang, di tahun 2005 terlihat ada trend penurunan angka kecelakaan lalulintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Tahun 2005 jumlah kecelakaan lalulintas mencapai 4.134 kasus atau turun 9,02 % dibanding tahun 2004. Jumlah korban tewas juga turun 6,89 % atau menjadi 1.067 tewas. Begitu pula jumlah korban luka berat turun 11,32% atau 2.334 orang yang menderita luka berat di tahun 2005.

Dalam melaksanakan berbagai operasi untuk menjaga situasi kamtibmas maupun untuk menjaga kelancaran lalulintas, jajaran Polda Metro Jaya selalu berupaya meningkatkan profesionalisme dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran yang dilakukan anggotanya. Meskipun sarana dan prasarana belum cukup memadai untuk kebutuhan melaksanakan berbagai operasional tersebut, jajaran Polda Metro Jaya tetap berupaya berbuat maksimal. Sebab, operasi khusus kepolisian tersebut bukan sekadar operasi rutin yang dilaksana dari tahun ke tahun dengan kuantitas yang berhasil diungkap, lebih dari itu Polda Metro Jaya ingin menitikberatkan kepada kualitas kinerja dalam penanganan kasus,

Dengan adanya operasi-operasi tersebut Polda Metro Jaya berharap terjadinya peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kemudian meningkatnya dukungan informasi masyarakat terhadap Polri. Selain itu meningkatnya keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya tindak pidana dan masyarakat mau menjadi saksi.

Polda Metro Jaya menyadari perkembangan kasus kriminalitas di ibukota semakin kompleks dan sulit diprediksi, sehingga perlu adanya strategi pemolisian yang disesuaikan dengan tuntutan masyarakat, yang senantiasa memerlukan penanganan kasus secara cepat, tepat, dan profesional. Untuk itu, Polda Metro Jaya sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap terselenggaranya keamanan ibukota Jakarta senantiasa bersikap mereaktualisasikan secara cepat sistem manajemen penyelenggaraan keamanan ibukota Jakarta dan sekitarnya. Semua itu dilakukan dalam rangka menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi belakangan ini. Dengan mereaktualisasikan sikap dan kinerjanya, jajaran Polda Metro Jaya berharap dapat menampilkan performance sebagai institusi yang kuat, profesional, dan dapat dibanggakan masyarakat ibukota Jakarta dan sekitarnya.