Menjamin Kepastian Hukum

Mujiarto Karuk

Dalam upaya menjawab harapan masyarakat terhadap kinerja Polri, jajaran Polda Metro Jaya memang harus memberikan jaminan kepastian hukum, dengan segala kegiatan penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten. Dalam kaitan ini para pimpinan Polri memang sudah membuat kebijakan-kebijakan mendasar, baik secara struktural maupun mental aparatnya. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang mendasar yang menekankan adanya jaminan kepastian hukum tersebut, jajaran Polda Metro Jaya berharap adanya dukungan dan partisipasi masyarakat. Sehingga Polda Metro Jaya dapat lebih cepat mewujudkan fungsinya sebagai pelindung, pengayom, pelayan, dan penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat.

Untuk mewujudkan terciptanya jaminan kepastian hukum Polda Metro Jaya sudah pula melakukan berbagai perbaikan terhadap fasilitas kerjanya. Antara lain menambah jumlah kendaraan patroli. Sebanyak 500 unit mobil patroli disediakan untuk Polda Metro Jaya beserta polres dan polseknya. Masing-masing polsek di jajaran Polda Metro Jaya menerima lima unit kendaraan untuk memperlancar pelaksanaan patroli di wilayah kerjanya.

Tak hanya itu, untuk memperlancar tugas-tugas anggotanya yang berada di lapangan, mobil patroli tersebut dilengkapi Global Positioning System (GPS) 112. Peralatan ini dikoneksikan dengan pengaduan bebas pulsa dan radio. Diharapkan, melalui semua fasilitas ini masyarakat dapat memberikan informasi langsung mengenai peristiwa ataupun situasi kamtibmas di wilayahnya. Pusat pengaduan bebas pulsa milik Polda Metro Jaya ini didukung 60 tenaga operator, yang bersiaga selama 24 jam.

Semua keluhan masyarakat ditampung dan kemudian diteruskan kepada para petugas patroli di lapangan, baik melalui siaran Radio 107,8 FM maupun alat komunikasi lainnya. Dengan adanya mobil patroli yang dilengkapi GPS diharapkan setiap kejadian atau gangguan ketertiban masyarakat dapat segera ditangani. Maksimal 15 menit anggota Polda Metro Jaya sudah berada di tempat kejadian. Selain itu mobil patroli yang dilengkapi GPS ditempatkan pula di titik-titik rawan kriminalitas dan rawan kemacetan lalulintas. Sehingga memudahkan aparat kepolisian untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Penyediaan alat komunikasi yang baik dan terpadu dengan konsep antisipatif ini tentunya sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Polda Metro Jaya dalam menjaga keamanan masyarakat dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Hingga pada akhirnya terbentuk polisi-polisi profesional sesuai harapan masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Secara konseptual kegiatan penegakan hukum untuk memberikan jaminan kepastian hukum itu sudah dituangkan dalam Kebijakan Strategi Kapolri Tahun Anggaran 2005-2009, yang kemudian dijabarkan masing-masing Polda, termasuk Polda Metro Jaya. Dalam kebijakannya menyangkut kegiatan penegakan hukum Polda Metro Jaya memberdayakan Sistem Integrasi Aplikasi Polisi (SIAP) untuk meningkatkan pelayanan polisi kepada masyarakat. Kemudian menghadirkan polisi sebanyak-banyaknya di tengah masyarakat, terutama polisi berseragam, Ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat guna peningkatan respon atas pengaduan masyarakat.

Sedangkan tindakan tegas yang dilakukan antara lain menindak tegas segala bentuk perjudian, korupsi, dan melakukan penertiban terhadap premanisme maupun kejahatan lainnya. Selain itu Polda Metro Jaya melakukan penegakan hukum dan melaksanakan operasi penanggulangan kejahatan antar negara (trans national crime) secara konsisten untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat, termasuk penanggulangan teror, narkoba, money laundering, arm smuggling, sea piracy, perdagangan manusia, kejahatan ekonomi internasional, dan cyber crime.

Penanggulangan kejahatan terhadap kekayaan negara, seperti illegal logging, illegal fishing, dan illegal mining dilakukan dengan melaksanakan operasi kepolisian secara intensif dan berlanjut. Begitu juga penanganan terorisme yang menjadi ancaman serius dan mengganggu ketentraman masyarakat dilakukan secara proaktif, dengan cara meningkatkan koordinasi antar polda. Tujuannya untuk mengembangkan informasi dalam melacak jejak para teroris yang belum tertangkap.

Sementara penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba dilakukan secara konsisten dengan cara persuasif. preventif maupun represif, dengan melaksanakan operasi kepolisian secara konsisten dan berlanjut.

Yang tak kalah penting, Polda Metro Jaya melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap daerah rawan konflik dl wilayah hukumnya, dengan membangun kemampuan intelijen dan memperkuat jaringan intelijen. Tujuannya, untuk memperoleh informasi dari sumber primer dan mendeteksi secara dini kemungkinan konflik massal dalam masyarakat. Polda Metro Jaya juga melakukan upaya pencegahan, terutama di daerah-daerah yang pernah menjadi arena konflik antar kampung, antar sekolah maupun antar kelompok. Pola penanganannya dilakukan secara sistematis dan tusa agar tidak berkembang kedaerah lain.